IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI  KASUS TENTANG PROSES MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN  INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Adinda Adinda; Suhermanudin Suhermanudin

Adinda Adinda Universitas Langlang Buana
Suhermanudin Suhermanudin Universitas Langlang Buana

Keywords: Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan, Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan
tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya dalam mediasi perselisihan hubungan
industrial. Berdasarkan latarbelakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam
proses mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses mediasi dalam
perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bandung Barat dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari
Charles Jones yang meliputi organisasi, interpretasi (penafsiran), dan aplikasi (penerapan).
Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut
:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat
dalam proses mediasi Perselisihan Hubungan Industrial?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses mediasi dalam
perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bandung Barat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan
khususnya untuk pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara
mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive
sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya dalam Mediasi Perselisihan Hubungan
Industrial yang dilaksanakan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bandung Barat belum optimal, dengan indikasi-indikasi; minimnya sumberdaya
mediator yang melayani mediasi perselisihan hubungan industrial, belum dibuatnya
mekanisme pembagian tugas bagi mediator yang melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial serta mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang jelas
dan terperinci.