PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN BERBASIS E- GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan
perizinan IMB berbasis e- Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu (DPMPTSP) Kota Bandung. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu
variabel yaitu variabel implementasi kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota
Bandung. Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah “Sebarapa Besar Pengaruh
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan IMB
berbasis E- government di DPMPTSP Kota Bandung”.
Untuk menganalisa masalah penelitian ini, teori yang digunakan peneliti sebagai alat
analisis adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Nugroho,
2015;226) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Adapun teori kualitas pelayanan yang digunakan penelitian ini adalah teori yang
dikemukakan Parasuraman (Hardiansyah, 2011;46) yang terdiri dari dimensi keandalan,
daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung. Berdasarkan pendekatan teori – teori
tersebut peneliti mengajukan hipotesis “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan
pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di
DPMPTSP Kota Bandung ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
birokrasi”.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif
sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi
lapangan dengan teknik penelitian: angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan
sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa yang
digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi
kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung menunjukan adanya hubungan yang positif antara implementasi kebijakan
dan kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di Kota Bandung. Dengan
demikian, hipotesis telah teruji secara empirik.