PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PARA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DI KOTA BANDUNG

Abstract

Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan
kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau.
Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Dukungan
PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan
perumahan. Namun pada kenyataannya kondisi PSU perumahan yang ada saat ini kurang
memadai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya penyediaan PSU dengan
pengembangan perumahan. Dalam pembangunan perumahan setiap pengembang memiliki
kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Meskipun
penyediaan PSU adalah kewajiban pengembang perumahan namun pada dasarnya
permasalahan perumahan merupakan permasalahan yang perlu ditangani bersama-sama
dengan stakeholder terkait perumahan dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara
pemerintah dan pihak pengembang.