PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

Abstract

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan. Implementasi Produk Legislasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran harus senantiasi diawasi guna menjamin agar semua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Permasalah sampah adalah suatu permasalah klasik di Kota Bandung antara lain: Tidak tersedianya fasilitas Tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkutan sampah baik sampah dari sumbernya maupun sampah dari TPS ke TPA dan ketidak berhasilan Pemerintah menekan jumlah sampah dari sumbernya. sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah Perda yang lahir pada tahun 2011 masih relevan untuk dilaksanakan atau Pengawasan dari DPRD-nya tidak maksimal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berusaha mendiskrifsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.Berdasarkan hasil penelitian diproleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Meliputi langkah-langkah yaitu: Pemantauan, Pemeriksaan dan evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pemeriksaan adalah tindak lanjut dari informasi yang didapat pada tahapan sebelumnya. Sedangkan evaluasi adalah rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap UU lingkungan hidup, evaluasi juga terhadap anggaran pengelolaan sampah di Kota Bandung.