PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Adrian Sofyan
adrian.sofyan0408@gmail.com
Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung

Abstrak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pada tahun 2012 diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang semakin hari semakin meningkat dengan berbagai macam kasus. Peran serta Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan untuk mendampingi anak dalam menjembatani kebutuhan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pembimbing kemasyarakatan yang belum optimal, dapat menyebabkan hak-hak anak untuk mendapat keadilan dan perlindungan tidak dapat terpenuhi. Anak akan kembali melakukan pelanggaran hukum, apabila anak kembali pada lingkungan awal saat anak melakukan tindak pidana. Sehingga selain pengawasan dari orang tua, pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang belum melakukan tindak pidana maupun yang telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu ditingkatkan, khususnya peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap ABH.

Kata kunci: Pendampingan PK, Peran, ABH

Abstract. Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice in 2012 was replaced by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. It is hoped that the presence of Law Number 11 of 2012 can help solve various problems of children in conflict with the law (ABH), which are increasingly increasing with various kinds of cases. The role of social advisers is needed to assist children in bridging the needs of children who are dealing with the law. The results showed that the involvement of community counselors was not optimal, it could cause children's rights to receive justice and protection could not be fulfilled. The child will return to violating the law, if the child returns to the original environment when the child commits a crime. So that in addition to supervision from parents, assistance by Community Guides for children who have not committed a criminal act or who have finished undergoing coaching at the Special Guidance Institution for Children, needs to be improved, especially the role of Community Guidance towards ABH.

Keywords: PK's Mentoring, Role, ABH

PENDAHULUAN
Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa datang, yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah,juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara,sesuai dengan ketentuan konferensi hak anak (Convention on the rights of the child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak,berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan Pidana Khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice).
Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hak anakpun seharusnya diperhatikan dan terpenuhi, namun pada kenyataannya seringkali hak anak diabaikan, misalnya di tingkat awal proses hukum tanpa didampingi orangtua atau bantuan hukum ketika pemeriksaan di kepolisian atau saat pembuatan berita acara. Untuk itulah perlu adanya pendampingan dari Pembimbing kemasyarakatan agar hak anak dalam proses hukum dapat terpenuhi. Semakin hari semakin banyak kasus pidana yang dilakukan oleh anak baik kuantitas dan kualitas nya, terutama banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan narkotika dan pelecehan seksual/asusila. Ini sangat meresahkan bangsa, karena disamping anak sebagai individu juga anak sebagai penerus generasi bangsa, untuk itu penyimpangan yang pernah dilakukannya perlu ada yang membimbing dan mendampingi agar si anak kembali ke jalur yang lurus dan benar sesuai yang diharapkan. 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum bukan berarti dia sebagai sampah masyarakat atau anak yang tidak berguna, tapi perlu ada orang /lembaga yang peduli membimbing dan mendampingi agar kelak menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara.
Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak akibat kurang mendapat perhatian orang tua disamping perkembangan teknologi telepon genggam yang semakin canggih di kota Bandung dan sekitarnya. Faktor lingkungan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap anak dalam bergaul, seperti halnya yang dilakukan klien anak yang berinisial RZ. Anak tersebut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita yang berusia 16 tahun, RZ ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, ayahnya bekerja di Makassar sebagai buruh bangunan dan ibunya pergi bekerja sebagai seorang tenaga kerja di negara Arab Saudi. Anak putus sekolah itu diterima oleh kelompok temannya dan melakukan tindak pidana yang belum layak dilakukannya serta tanpa berfikir dampak negatifnya dari perbuatan yang dilakukannya.
Pendampingan terhadap anak sejak dini dari konten yang ada, diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung pada bulan Juni tahun 2020 berjumlah 54 orang telah dilakukan pendampingan terhadap anak. 
Mengingat Peran yang sangat penting dan strategis bagi Pembimbing Kemasyarakatan maka kiranya perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan. 
Perlindungan terhadap Anak
Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  (SPPA) merupakan pengganti dari nomor 3 thn 1997 tentang UU Pengadilan anak yang bertujuan agara dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap yang berhadapan dengan hukum anak,menurut pasal 2  SPPA ini dilaksanakan berlandaskan: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur
Beberapa jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh anak anak dibawah umur, mayoritas adalah kejahatan berjenis pencurian, kemudian pengeroyokan dan pencabulan. Sedangkan jenis jenis dari kejahatan yang biasa dilakukan oleh anak dibawah umur  yang telah ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik PK Muda PK Madya maupun PK Pertama dapat di  lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana

No	Kategori Tindak Pidana	Jabatan Fungsional	Jenis Tindak Pidana	J
A
N	FEB	MAR	APR	M
E
I	J
UN	J
UL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH	
1.	1	PK Madya	Trafficking	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2.	2		UU ITE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
3.	3	PK Muda	Cabul/ Persetubuhan	11	2	3	6	6	2	8	12	7	3	-	1	61	
			Kekerasan terhadap Anak	1	-	-	1	-	-	1	7	6	4	11	1	32	
			Narkoba/ Psikotropika	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Penipuan/ Penggelapan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--	-	1	
4.	4		Lakalantas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	5	
			Pengeroyokan	4	14	2	1	2	5	10	7	5	11	3	5	69	
			Penganiayaan	2	2	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	10	
			Senpi/ Sajam	1	5	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	11	
5.	5	PK Pertama	Pencurian	5	9	14	10	7	8	10	13	9	14	7	7	113	
			Pemerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
			Terhadap Ketertiban/ Pengrusakan	-	-	5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	8	
6.	6		Penadahan	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
JUMLAH	26	34	27	21	17	18	33	43	30	34	23	20	326	

Profil Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Perundang Undangan
Pada zaman Pemerintahan Belanda, sejak berdirinya lembaga reklasering di Indonesia, petugas yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat saat itu dikenal dengan sebutan Ambtenaar der Reclassering atau Bijzondere Ambtenaar ‘pegawai negeri istimewa’ yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Probation Officer, yang berarti ‘pekerja sosial kehakiman’. Pada Tahun 1968 kedua sebutan tersebut berganti menjadi “pembimbing kemasyarakatan”. Tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam Wetboek van Strafrecht yang pada 1917 dilakukan penerjemahan dan perubahan dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918. Dalam Pasal 14 huruf d ayat (2) KUHP disebutkan bahwa hakim boleh mewajibkan kepada seorang Ambtenaar istimewa supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada sistem hukum tentang perjanjian istimewa itu. Selain dalam KUHP, terdapat juga dalam Ordonansi Pidana Bersyarat dan Bebas Bersyarat, Stbl. Nomor 251 Tanggal 4 Mei 1926 dan G. General Nomor 18 yang diberlakukan 9 Juli 1926, terutama pada Title 1 tentang Pegawai Istimewa.
Peran menurut Soerjono Sukanto (2013:213) merupakan aspek dinamik kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Bila yang diartikan dengan peran itu adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Menurut Samsul Munir (2010:16) menjelaskan bahwa peran adalah tugas yang berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai pembimbing dalam upaya pemberian bantuan yang tidak berdasar pada pekerjaan.
Pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
Pentingnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan diperkuat oleh Hakim Agung wanita pertama di Indonesia Sri Widoyati W.S dalam surat edaran Hakim Agung 4 Juli 1971 nomor M.A./PEM040/1971 tentang “Sidang Perkara Anak”.
Pada Undang undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bab I Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) adalah anak yang berkonflik dengan hukum ,anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi pidana yang telah berumur lebih dari 12 tahun dan belum berumur  dari  18 tahun.
Pelayanan pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Penelitian ini dikaji Sejak tahun 2019 hingga Juni 2020, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak, semakin meningkat kuantitas serta kualitasnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Permintaan Litmas Klien Anak dari Kepolisian Periode Januari s.d. Desember 2019
No	Asal Permintaan Berdasar Wilayah Kerja	Bulan	Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Polres Cianjur	1	1	3	2	2	1	1	4	6	0	0	2	23	
2	Polres Cimahi	1	4	3	0	0	1	11	0	1	2	6	1	30	
3	Polres Bandung	2	1	3	2	1	2	3	8	2	2	1	5	32	
4	Polres Karawang	5	2	6	3	3	0	1	7	2	6	1	4	40	
5	Polrestabes Bandung	5	8	7	9	5	12	8	5	8	10	6	2	85	
6	Polres Purwakarta	2	1	5	1	3	0	1	3	1	3	1	2	23	
7	Polres Subang	0	2	0	1	0	2	1	1	1	1	2	2	13	
8	Polres Sumedang	1	1	0	1	2	0	4	1	4	0	0	1	14	
9	Polrestabes Sukabumi	1	0	0	0	0	0	0	8	2	3	0	0	15	
10	Polres Sukabumi	8	14	0	1	0	0	0	6	3	7	5	1	45	
11	Bapas Lain	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	6	
JUMLAH	26	34	27	21	17	18	33	43	30	34	23	20	326	

Tabel 3. Proses Pendampingan Diversi Berhasil

No.	Proses Diversi Berhasil Di Tingkat	Bulan	Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Kepolisian	8	4	10	7	3	7	11	6	16	8	19	2	101	
2	Kejaksaan	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	4		12	
3	Pengadilan	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1		6	
JUMLAH	9	6	15	7	3	7	11	11	16	8	24	2	119	

Tabel 4. Jumlah Pendampingan Bimbingan dan Pengawasan

No.	Jenis Diversi	Bulan	Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Pendampingan bimbingan	0	0	0	0	3	0	2	14	0	1	11		31	
2	Pengawasan	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2		6	
JUMLAH	0	0	0	0	3	2	2	16	0	1	13	0	37	

Grafik 1. Hasil Pendampingan ABH 2019

Tabel 5. Pendampingan Pada Sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri
No	PN	Bulan	Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	PN Bandung	2	3	2	4	-	2	7	3	2	4	1	2	32	
2	PN Bale Bandung	6	9	12	8	3	-	5	5	5	9	10	-	72	
3	PN Sumedang	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	
4	PN Subang	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
5	PN Sukabumi	3	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	
6	PN Cibadak	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	
7	PN Cianjur	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	7	
8	PN Karawang	-	1	2	2	4	-	-	4	6	-	4	3	26	
9	PN Purwakarta	3	1	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	13	
Jumlah	14	19	19	16	17	3	16	16	14	16	15	6	171	

Artikel ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana pentingnya peran serta Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak pada saat anak di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri, demikian juga terhadap anak yang telah menjalani proses hukum di Lembaga pembinaan Khusus anak.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris dengan data analisa kualitatif. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa beberapa kasus pidana pada anak adalah banyak yang berhubungan dengan kasus pencurian, pengeroyokan, narkotika dan asusila serta pada kasus penganiayaan.
Menilik pada kasus yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum jelaslah bahwa perlu adanya pendampingan yang lebih serius dan fokus baik itu dalam masa proses hukum maupun setelah selesai proses hukum agar si anak dapat menjalankan fungsi sosial nya sesuai dengan status dan peranan nya sebagai anak.
Dalam pendampingan sosial, Pembimbing Kemasyarakatan untuk membangun kepercayaan klien dan mendapatkan data yang akurat dari klien dapat menggunakan beberapa teknik pendekatan dan beberapa metode diantaranya adalah:
1.	Metode case work/individu dimana data dan pendekatan difokuskan pada klien.
2.	Metode group work data bisa di peroleh dari keluarga atau lingkungan sekitar.
Adapun teknik-teknik untuk mendapatkan data yang akurat agar pembimbing kemasyarakatan mampu membantu dalam memberikan solusi kepada klien diantara nya menggunakan teknik:
-	Teknik wawancara diantaranya observasi, mencatat, mendengar, mengamati, mengajukan.
-	Teknik memberi informasi dan nasihat meliputi pemilihan kata yang tepat, keterampilan berbahasa, keterampilan observasi, keterampilan mendengar, keterampilan menyampaikan informasi secara ringkas dan tepat.
PEMBAHASAN
Dalam sistem peradilan anak, selain peran pembimbing kemasyarakatan, dukungan positif masyarakat terhadap anak yang berhubungan dengan hukum memiliki peran yang sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Masyarakat yang dimaksud dalam undang- undang antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat dirinci lebih rinci pada Pasal 93 dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
1.	Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2.	Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
3.	Melakukan peneliltian dan pendidikan mengenai anak.
4.	Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversi dalam pendekatan keadilan restoratif.
5.	Berkontribusi dalam rehabillitasi dan reintegrasi sosial anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6.	Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
7.	Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
8.	Melakukan peneliltian dan pendidikan mengenai anak..
9.	Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversi dalam pendekatan keadilan restoratif.
10.	Berkontribusi dalam rehabillitasi dan reintegrasi sosial anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
11.	Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
12.	Melakukan peneliltian dan pendidikan mengenai anak.
13.	Berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara anak melalui diversi dalam pendekatan keadilan restoratif.
14.	Berkontribusi dalam rehabillitasi dan reintegrasi sosial anak dan anak korban atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
15.	Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.

Pembimbing kemasyarakatan dalam menangani permasalahan anak yang berhubungan dengan hukum mengatakan: “Pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan tingkat kepolisian maupun saat sidang dipengadilan, fasilitator beberapa kali tidak dapat menghadirkan masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda atau apparat pemerintah desa karena beberapa hal, misalnya fasillitator kesulitan dengan jauhnya tempat tinggal, tidak sempat mengundang, tidak mengetahui untuk diundang, sudah diundang namun tidak hadir.”
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a)	Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
1)	Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai Penegak Hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
2)	Menentukan program pembinaan Narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
3)	Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;
4)	Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.
Fungsi Penelitian Kemasyarakatan bagi Tugas Pembimbing Kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Uundang tersebut menyatakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah: membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
b)	Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan
Pembimbing Kemasyarakatan selain memiliki tugas juga memiliki fungsi. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:
1)	Berusaha menyadarkan anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
2)	Menasehati anak untuk sesalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3)	Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.
c)	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Ahli
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.
Beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Drs.Sumarsono.A.Karim: “Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
1)	Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
2)	Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien.
3)	Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.
4)	Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.
5)	Membantu klien merumuskan situasinya; Seorang narapidana membutuhkan seseoarang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh. Seorang narapidana.
6)	Membantu klien untuk memodifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
7)	Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.
8)	Memfasilitasi upaya rujukan.
	
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangatlah besar, selain memberikan rasa aman dan nyaman terhadap klien, juga memberi motivasi dan informasi serta sebagai tempat curahan perasaan yang dapat klien sampaikan, terkadang Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya, hanya menuruti apa yang ditanyakan penanya,atau tidak ada kekuatan untuk membela diri.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan pun sangat berguna ketika dalam pendampingan di dalam proses sidang, Anak yang berhadapan dengan Hukum biasanya sangat buta mengenai permasalahan hukum, bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan Hakim, pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sekalipun dia adalah  seorang tersangka maupun  sebagai warga binaan, jangan sampai ada terdengar lagi berita Anak yang  berhadapan dengan  hukum tidak ada yang mendampingi  baik dari keluarganya, bantuan hukum ataupun dari  Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di Kepolisian untuk pembuatan berita acara sehingga tidak terdengar ABH di bully, ditekan bahkan disiksa agar mendapat keterangan atau pengakuan.
Bahkan di tingkat kepolisian tak jarang Pembimbing Kemasyarakatan dapat membantu mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mendapatkan Diversi, sehingga kasus tidak lanjut berproses hukum ke tingkat Pengadilan. Di kepolisian Pembimbingan kemasyarakatan sebagai Pendamping dalam pembuatan Berita acara Pemeriksaan (BAP), membuat litmas klien anak, hasil dari Litmas Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan masukan/saran kepada petugas kepolisian untuk Pembinaan Klien anak selanjutnya.
Begitupun peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam  pendampingan klien anak yang berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan yaitu mendampingi pihak penyidik dan klien anak dalam penyerahan berkas ke Kejaksaan, membuat  klien anak Berhadapan Hukum  (ABH) merasa aman dan tenang sehingga dapat mencurahkan perasaan nya, tanpa ada tekanan dan paksaan, Peran Pembimbing Kemasyarakat disini memberikan motivasi untuk Klien agar klien (ABH) tidak berputus asa dalam menghadapi masalahnya , tetap mempunyai semangat dan optimis.
Pada Level Pengadilan Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi klien dengan memberikan masukan /saran untuk vonis hakim yang akan dijatuhkan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan. 
KESIMPULAN DAN SARAN
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan kemasyarakatan. Peran utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan informasi terhadap klien, membantu klien memperkuat motivasi, membantu klien dalam pengambilan keputusan, dan memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan. Hal tersebut di atas sesuai dengan peran utama Pembimbing Kemasyarakatan yaitu sebagai penyalur informasi, penghubung, dan pendamping.
Masyarakat pada umumnya tidak selalu dapat melakukan pendampingan terhadap klien Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan beberapa alasan, seperti tidak diundang, diundang akan tetapi tidak dapat hadir karena tidak paham atau karena kesibukan atau karena anak tidak dapat selalu dipantau aktifitasnya. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam Pendampingan baik itu di kepolisian, Kejaksaan, maupun di Pengadilan. Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi anak yang telah selesai menjalani hukumannya memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan perkembangan positif anak kedepannya. Perlunya juga peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan ABH, sehingga anak mendapat pendampingan dan pembimbingan yang lebih konprehensif dari berbagai institusi.
Anak yang berhadapan dengan hukum, perlu pendampingan dari keluarga, masyarakat dan tokoh masyarakat, agar anak merasa selalu diperhatikan dan tidak diacuhkan. Anak yang telah pernah melanggar tindak pidana dan telah menjalani pembinaannya baik di lembaga sosial yang peduli terhadap perkembangan anak, maupun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Kerjasama antara pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim Anak pada Pengadilan Negeri hendaknya lebih ditingkatkan, demi kepentingan terbaik bagi anak.
DAFTAR  PUSTAKA
Bapas Bandung pada seksi Bimbingan klien anak, Laporan tahun 2019 dan Juni 2020.
Ichwan, Muis. Website 2012, “Peran dan Fungsi Pekerja Sosial”, Social Worker Article.
Karim, Sumarsono A. 2011, Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
Sheafor, Bradford W., Techniquea and Guidelines for Social Work Practice -6th ed.
Soewandi, Marianti. 2003. Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta.
Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 , Bab I Ketentuan umum angka 6.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab I Ketentuan Umum angka 7.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 8 ayat (1) dan (2)