Scientia Regendi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN

2022-12-19T08:15:28+01:00

Deeds made before a Notary against certain legal acts may be parties who are perpetrators of money laundering crimes who utilize the services of a Notary, this action is carried out by the perpetrator so that the money laundering transaction avoids legal entanglements due to the confidentiality of the position owned by the Notary. Notaries may be caught up in acts of inclusion in criminal acts, especially in corruption crimes that have characteristics in terms of subjects, objects and deeds and are carried out by people who have special skills or have the authority, opportunity or means that exist in them because of their position or position. The method used in this study is empirical juridical, which is research that seeks to connect the prevailing legal norms with the reality that exists in society. The research specifications used are descriptive analytical which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of all related matters. The results showed that a new Notary can be held accountable if he has made a mistake or committed an act that violates laws and regulations. The imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the restrictions as mentioned above are violated. Aspects of legal protection for Notaries related to the relationship between criminal law institutions are in connection with the right to deny Notaries that must be carried out and the presence of the Honorary Notary Assembly is an effort made by the government in providing a form of legal protection for notaries in carrying out their duties as general officials.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

2022-12-30T07:27:53+01:00

The tendency of a person to commit a criminal act of motorcycle theft repeatedly evidenced by the number of recidivists in the crime of motor theft shows that prison is not a good enough solution to overcome crime. Restorative justice is a settlement system created by the Attorney General's Office through Perja Number 15 of 2020 by stopping the prosecution of cases. The problems discussed in this study are 1) How is the application of the concept of restorative justice as the development of the criminal system in Indonesia? 2) How is the settlement of cases at the prosecutorial level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on a restorative justice approach?

The approach method used is normative juridical and the research specifications are descriptive analytical by analyzing the applicable laws and regulations with facts in the field. Data analysis using qualitative normative methods.

The results showed that: 1) The application of the concept of restorative justice, namely prioritizing the return of all circumstances as an alternative to solving criminal cases that are retaliatory (absolute theory) Restorative justice is present as the development of the criminal system in Indonesia, namely a system that emphasizes improvements in losses caused by or related to criminal acts. 2) The settlement of cases at the district attorney's level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on the restorative justice approach is carried out by taking into account the general requirements for the application of restorative justice to the prosecutor's environment as Perja No. 15 of 2020.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG

2022-12-30T07:33:33+01:00

Masalah penelitian ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pajak Restoran. Berdasarkan fakta pada, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dihadapkan pada faktor internal dan eksternal dalam implementaasi kebijakan dimasa pandemi covid 19 yang terkait penyelenggaraan pajak restoran.Teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisa masalah yang diteliti, adalah teori Edward III yaitu berdasarkan pada empat indikator utama, komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, serta sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan yaitu uji kreadibilitas (triangulasi). Hasil dari penelitian ini, menunjukakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pajak resstoran Kota Bandung akan lebih optimal apabila 4 (empat) dimensi factor-faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dikembangkan dimensinya dengan menambah dimensi sikap pelaksana dan optimalisasi.

KOORDINASI CAMAT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

2022-12-30T07:47:27+01:00

Data kependudukan mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak lain termasuk administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak permintaannya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan yaitu proses pencatatan sipil. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan, diantaranya adalah pelayanan Kartu Keluarga (KK).

Teori yang dijadikan acuan adalah teori tentang Koordinasi dari Hasibuan (2011:88) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara sistematis fakta atau gambaran mengenai kepemilikan kartu keluarga di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Sumber data primer yaitu sumber pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu pelaksana pemerintahan tingkat kecamatan Ibun. Dalam penelitian ini terdapat 15 informan yang merupakan Kepala Disdukcapil, Camat Ibun, Kepala KUA Kecamatan Ibun, Kepala Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ibun,

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, belum terkoordinasinya tindakan-tindakan antar-lembaga pemerintahan; komunikasi, sudah terjalin namun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan Kartu Keluarga (KK); pembagian kerja, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang belum bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya; disiplin, masih terdapat pegawai yang belum menaati aturan organisasi yang berlaku.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, yaitu: koordinasi dalam kesatuan tindakan, komunukasi, pembagian kerja, dan disiplin antara camat dengan lembaga pemerintahan yang terkait dengan pelayanan KK dari awal ajuan KK hingga terbitnya KK. Dimana keempat faktor yang mempengaruhi korrdinasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi Camat dalam pelayanan KK untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPERCAYAAN PASIEN DI KLINIK PRATAMA MITRA MULYA KOTA BANDUNG

2022-12-30T07:51:52+01:00

Background: Health services are an urgent need that must be met immediately. Service quality provides an impetus to service users to establish a bond relationship with service providers. Trust in the use of a product or service, in this case in the form of the service used, is an important factor that needs to be considered by the hospital/clinic. Research objectives: to obtain test results and studies on service quality and employee performance that can affect patient trust at the Mitra Mulya Bandung Pratama Clinic.

Method: The design of this type of research used is correlative analytic with a cross-sectional approach consisting of X1 service quality and X2 employee performance on Y Patient Trust. The population and sample of this study were visiting patients with a total sample of 113 people. Data analysis and hypothesis testing used were multiple linear regression analysis, multiple correlation analysis, simultaneous determination coefficient and partial determination coefficient, simultaneous and partial hypothesis testing.

Results: The results showed that 65% had poor service quality and 55% of health workers' performance was not good. Simultaneously the variables of service quality and Employee Performance have a positive influence, this can be seen from the tcount of the effect of Employee Performance on patient trust of 6.226. Suggestion: can increase the ability or skills in carrying out their duties, so that the services provided to patients can improve good quality

PENGARUH TARIF INA CBG’S TINDAKAN CABG TERHADAP KUNJUNGAN PELAYANAN JANTUNG DAN PENDAPATAN DI SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRAL

2022-12-30T07:57:21+01:00

This study aims to determine and analyze the effect of CABG rates on cardiac service visits and income. The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used is a questionnaire accompanied by observation techniques and literature, Sampling using saturated sampling. Data collection in the field will be carried out in 2022. The data analysis technique uses path analysis.The results showed that there was an effect of CABG action rates on service visits and hospital income in a positive direction, where the higher cardiac service visits would result in increased income at Class A Hospital Santosa Hospital Bandung Central, so it was necessary to evaluate the method of calculating the INA CBGs rate which based on the case base rate method, in order to use a cost of treatment approach based on clinical pathways.

IMPLEMENTASI TEMPAT SAMPAH PINTAR BERBASIS IoT (INTERNET of THINGS) UNTUK MONITORING LIMBAH MEDIS (STUDI KASUS LEMBAGA PELATIHAN PUSDIKMIN POLRI JAWA BARAT)

2022-12-30T08:00:51+01:00

Waste management is currently a fairly important topic of concern, the need for waste management information that can control the environmental situation to be maintained from air collusion is quite important. For an officer working in a waste area, waste-related information will be very useful to know where they should prioritize waste-handling activities. During the current Covid-19 pandemic, the capacity of waste contents is not just ordinary waste, but mixed with medical waste, such as disposable masks, tissues, and disposable gloves, if medical waste is allowed to accumulate for too long it will be badly impacted in the surrounding environment, the trash can needs to be monitored and controlled to ensure a healthy and clean environment. This study presents the design and implementation of an Internet of things (IoT)-based Arduino microcontroller that works with MQ-135 sensors of chemical sensor types that are sensitive to NH3 compounds, NOx, alcohol, benzols, smoke (CO), and CO2. As well as ultrasonic sensors that can detect waste volume levels and periodically display information on LCD screens and with Wifi modules web server systems display status-related information, volume, hazard level, and safe from the trash can in real-time. This process helps monitor and control medical waste in the trash can. Many tests were carried out to evaluate the working capabilities of the device in real-time. The measured distance from the bin is transmitted to the website, this web page performs analytics and visualization diagrams that show the status and level of medical waste, time, and location in real-time. The results of the MQ-135 Gas Sensor testing of the concentration of substances detected on a ppm scale (part per million), the normal limit of medical waste is at the level of 314 ppm with a safe time of 5 -20 minutes, for bad or hazard levels at the level of >523 ppm time of >25 minutes is a situation that must be carried out waste removal measures.

EVALUASI TATA KELOLA KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN SUMEDANG)

2022-12-30T08:06:19+01:00

The Sumedang Regency Communication, Informatics, Statistics and Encoding Service is a regional apparatus that functions as a means of disseminating information to the wider community regarding public information, Service Information and digital services in developing Sumedang Regency based on Smart City. One of the factors that play a very important role in supporting business goals and processes is the existence of Information Technology facilities.

Information technology governance is the structure of relationships and processes to direct and control the organization in achieving its objectives, in this case by adding value when balancing risk compared to IT and its processes. Information technology governance recommendations are made to improve performance carried out by Diskominfosandistik.

The data collection process is carried out by distributing questionnaires to determine the current maturity level and the expected maturity level. With good information technology management, it is expected to produce good work procedures in supporting the achievement of the objectives of the Sumedang Discominfosandistik.

Based on the calculation results, a decision can be made that the capability level at the Sumedang District Discominfodistik is at level 2 and has a gap of 1. After an audit has been carried out by calculating the capability level for the EDM, APO, BAI and DSS domains, the average value is obtained. is at level 2 (managed), with these conditions indicating that the Sumedang Regency Diskominfodistik already has a management information system. However, there are still some regulations regarding the implementation of the process that have not been fully implemented