IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

Yani Andriyani Kautsar; Djadja Saefullah

Yani Andriyani Kautsar
Djadja Saefullah

Keywords: Policy Implementation, e-Government, The Population administration information System

Abstract

ABSTRACT

This thesis is the result of research to describe the extent of the policy implementation of e-Goverment in the population administration information system in Bandung City, which is one of the task in the field of public service administration.

Through this thesis, it will try to identivy the process and factors that affect the policy implementation of e-Goverment in the population administration information system in Bandung City, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory, in an effort to contribute ideas to the development of science and provide informatiob materials to local government in taking further politics.

The arrangement of the thesis is based on the field research in order to gather primary data and library research in gathering secondary data. This research conductes a qualitative approach to data collecting technique.

Based on research, it may conclude that aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have a major impact on implementation of e-Government in the population administration information system in Population and Civil Registry Office of City Government of Bandung.

Key words: Policy Implementation, e-Government, The Population administration information System

Author Biography

Yani Andriyani Kautsar

Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntansi Publik Melalui e-Government. Malang:Bayumedia.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatf; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana

Cresswel, John. W. 2014. Qualitative, Quantitave, and Mixed Methods Approaches. California:SAGE Publications, Inc.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hasibuan, Z.A., “Electronic Government for Good Governance”. Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi. Vol 1. Nomor 1. November 2002.

Heeks, Richard. 2003. Implementing and Managing e-Government.

Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi

Junior. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta:Indeks.

Konferensi Nasional Sistem Informasi. 2006. Sistem Informasi dalam Berbagai Perspektif. Bandung:Informatika.

Kymlicka, Will. 1998. Multicultural Citizenship. Oxford:Oxford University Press.

Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Mackenzie, Christine and Froud, Rob. 2002. E-Government and Public Libraries. Bertelsmann Foundation.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta. Stockholm, KualaLumpur,Chengdu : elex Media komputindo

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Rokhman, Ali. Potret dan Hambatan e-Government Indonesia.

Santoso, Heru. 2000. Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi. Jogjakarta:PT.Tiara Wancana.

Sugiono. 2020. Metode penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru : Alaf Riau

Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia

Zeithaml, Valarie. A, A. Parasuraman and Leonard L. Berry. 1990. Delivering Quality Service, Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York:The Free Press.

Zulkarnain. 2006. Menggagas Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta:Yappika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Perturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Panduan Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung