PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Abstract
ABSTRACT
Employment law regulates the relationship between workers and employers. The employment relationship occurs because of the employment agreement between the employer and the worker. The failure of the agreement resulting in the release of workers in the form of Termination of Employment, positioning workers as the more disadvantaged party, so that legal protection is needed for workers due to Termination of Work (PHK). The objectives of this study are: 1) to understand the legal protection of workers due to Termination of Employment (PHK) in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and 2) to find a mechanism for resolving disputes over Termination of Employment (PHK) between workers and companies. The research method uses a normative juridical research approach that examines and analyzes established labor law norms capable of providing legal protection for workers due to termination of employment (PHK).
The conclusion of the research provides an understanding that the legal protection of workers due to termination of employment in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is carried out by considering social, economic and legal aspects to provide legal certainty for workers and employers are required to comply with the rules given both warnings and sanctions. enforced to be implemented properly. The results of this study found that the settlement mechanism for termination of employment between workers and companies, in accordance with Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, begins with Bipartite, if there is no agreement, it is continued with Tripartite in the form of mediation with the government represented by the City Manpower Office/ District, then if there is no agreement, proceed to the Industrial Relations Court for legal remedies in the employment relationship between the workers and employers.
Keywords: Employment, Legal Protection, Workers, Termination of Employment
References
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan). Penerbit PTIK, Jakarta, 2016.
Asri Wijayanti. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Ke 4. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013.
H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Cetakan Kedua. Penerbit Prenada Mediagrup (Divisi Kencana), Jakarta, 2019.
I Wayan Agus Vijayantera, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Penutupan Perusahaan. Tesis Program Studi Magister Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
Koeshartono dan M. F. Shellyana Junaedi. Hubungan Industrial: Kajian Konsep & Permasalahan. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
Muhamad Sadi dan Sobandi. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Cetakan Kesatu. Penerbit Kencana, Jakarta, 2020.
Restu Edriyanda. Akibat Hukum Mediasi Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Mengikutsertakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2020.
Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Sayid Mohammad Rifqi Noval. Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan. Cetakan Kesatu. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, Cetakan I, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003.
Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori dan Praktik. Edisi Ketiga. Murasi Kencana PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh..
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
3. Sumber Lainnya
Ardiantha Putera Sembiring, Budiman Ginting, Agusmidah, dan Mahmul Siregar. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Alasan Mengundurkan Diri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/Pdt.Sus/2013). USU Law Journal, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm. 35-43.
Asri Wijayanti, Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia. Arena Hukum, Vol. 6, No. 3, Desember 2012, hlm. 155-226.
Fritje Rumimpunu. Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003). Vol. II, No. 2, Edisi Khusus, Januari-Maret 2014, hlm. 117-126.
